Jokowi Akan Beri Bansos Kepada 2,5 Juta Warga Agar Tak Mudik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) soal ''Lanjutan Pembahasan Mudik'' melalui video yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden. Dalam ratas tersebut Jokowi memberikan sejumlah opsi soal pembahasan mudik, diantaranya mengganti hari libur nasional terkait Hari Raya di lain hari dan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga DKI Jakarta agar tidak melaksanakan mudik.

"Untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk Hari Raya, ini mungkin bisa dibicarakan," kata Jokowi melalui video yang disiarkan Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2020).

Skenario lainnya, memberikan fasilitas mudik dan opsi menggratiskan tempat wisata pada hari libur pengganti. Jokowi mengatakan hal itu untuk menenangkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah.

Jokowi akan beri bansos untuk 2,5 juta warga DKI

Selain itu, Jokowi juga akan memberikan bansos kepada 2,5 juta warga DKI Jakarta yang berpotensi pulang kampung saat hari raya Lebaran tahun 2020.

Jokowi mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial ini sebagai bekal agar warga ibu kota tetap bertahan di rumah saat pandemi virus corona (COVID-19) masih terjadi di Indonesia.

"Yang diintervensi di hulu saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di ibu kota," ujarnya.

Berdasarkan laporan Gubernur DKI, kata Jokowi ada 3,6 juta warga DKI Jakarta yang masuk dalam program perlindungan sosial atau social safety net. Dari angka tersebut yang sudah masuk sebanyak 1,1 juta orang yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," tegasnya.

Meski demikian, Mantan Wali Kota Solo ini tidak menyebut bantuan perlindungan sosial yang akan diberikan kepada warga DKI Jakarta ini bentuknya seperti apa. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH).

Pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan ODP dan isolasi mandiri

Jokowi juga meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan warga perantauan dari Jabodetabek yang masuk ke daerahnya. Jokowi mengatakan pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri di kampung halaman.

"Pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa dilakukan sebagai orang dalam pemantauan, sehingga harus menjalankan isolasi mandiri," kata Jokowi.

Jokowi meminta seluruh perangkat desa, dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan, berpartisipasi dan terus bergerak mengamankan daerahnya dari COVID-19. "Saya ingin dorong ada partisipasi tingkat komunitas baik itu RW ataupun RT," katanya. (pkp/gtp)

Baca selengkapnya di: detiknews

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Skenario Mudik di Tengah Pandemi Corona

Agar Tak Mudik, 2,5 Juta Warga DKI Bakal Dapat Bansos dari Jokowi

Jokowi: Pemudik dari Jabodetabek Harus Ditetapkan ODP dan Isolasi Mandiri